Bupati Karawang Buka Turnamen Sepakbola U-14

karawang, SKR
     Bupati Karawang H Ade Swara membuka turnamen sepak bola usia 12 dan 14 tahun (U-12 dan U14), sabtu (8/9) di stadion Singaperbangsa Karawang. Acara pembukaan ditandai penyerahan bola secara simbolis kepada official pertandingan.
     Kegiatan yang digelar Forum Sekolah Sepakbola Kabupaten Karawang (FOSSKAR) tersebut, adalah langkah positif dalam memotivasi perkembangan olahraga sejak dini dengan menggelar turnamen sepak bola usia 12 dan 14.
      Sedikitnya 93 sekolah sepakbola (SSB) yang ada di karawang turut mengikuti turnamen tersebut. 48 tim diantaranya merupakan tim untuk kelompok umur 12 tahun(U-12), sedangkan 45 tim lainnya merupakan tim untuk kelompok umur 14 tahun(U-14). Sejumlah SSB terkenal di Karawang pun turut mengikuti turnamen, termasuk diantaranya adalah SSB Pelita Jaya, SSB Ampuh, dan SSB Kuda Mas.
      Dalam kesempatan tersebut, bupati Karawang, H AdeSwara menyambut baik keberadaan turnamen yang diselenggarakan  oleh FOSSKAR tersebut. Terlebih turnamen sejalan dengan visi pembangunan olahraga di Karawang, yang terus berupaya mengembangkan olahraga sejak dini.
       “Para peserta yang masih muda belia ini tentunya akan menjadi harapan bagi masyarakat Karawang untuk dapat terus berprestasi di bidang olahraga di masa depan,”ujarnya.
      Lebih lanjut Bupati mengatakan, grafik perkembangan olahraga di Karawang sendiri terus menunjukan peningkatan, termasuk di cabang sepakbola, dimana tim Persika Karawang pada saat ini telah berhasil masuk ke dalam divisi utama liga sepak bola nasional.”Selain itu, pada PON 2012 mendatang, dalam kontingen Jawa Barat yang akan bertanding tersebut, 9 atlit diantaranya merupakan atlit asli Karawang,”tuturnya.
      Ketua Umum Pengurus Cabang PSSI Karawang, Mumahhad Anda Suhanda turut menyatakan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan ini. Terlebih para peserta yang masih muda tersebut sangat antusias dalam sepakbola. “Hal ini yang tentunya kita butuhkan untuk Karawang guna mendukung misi kita untuk mengembangkan olahraga, khususnya sepakbola,” imbuhnya.(her)

PBB P2 DI Kapubaten Bogor Dapat Dilakukan Secara Online

Bogor, Media SKR

 Berdasarkan Undang2 Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,PBB P2 yang semula pajak pusat diserahkan menjadi pajak daerah Kabupaten/Kota Daerah diberi kesempatan sampai dengan tanggal 31/12/2013 untuk mempersiapakan diri dalam memungut PBB P2.Kabupaten Bogor sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang PBB P2,terhitung sejak 1 januari 2012 sudah mengelola PBB P2.Peraturan yang menjadi dasar hukum nya di samping perda nomor 10 tahun 2011 tentang PBB P2 juga peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2011,
Dinas pendapatan Kabupaten Bogor memberi kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan(PBB P2),secara online di 30 BRI unit se-Kabupaten Bogor.Karena Pemkab telah menggandeng Bank Jabar Banten dan Bank Rakyat Indonesia(BRI).Hal itu dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak dan sasaran peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD)dari sektor Pajak dapat tercapai.”Pembayaran secara online sudah dapat dilakukan di 30 BRI unit di Wilayah Kabupaten Bogor”Demikian dikatakan kepala Dispenda kab Bogor Hj syarifah 30/8/2012 .Untuk Memberikan motivasi dan rangsangan kepada aparat Desa dan Kelurahan,sebagai ujung tombak dalam pemungutan PBB,Dispenda juga memberikan penghargaan kepada Desa dan Kelurahan yang melunasi PBB nya lebih cepat yakni sebelum jatuh tempo berakhir.tak hanya itu Dispenda juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak besar,yang sudah melunasi nya tepat waktu,tandas nya.Dalam tahun 2012 ini saja,Dispenda telah memberikan penghargaan kepada Desa dan Kelurahan yang telah melunasi PBB sebelum jatuh tempo.Dengan Kriteria,Desa dan Kelurahan yang Lunas PBB P2 paling lambat 10 Agustus 2012,pihak nya memberikan bantuan sebesar Rp 2 000.000 ditambah 5 persen dari realisasi buku 1 tahun pajak  2012.Sementara bagi yang dapat melunasi PBB P2 paling lambat 17 Desember 2012,akan diberikan bantuan sebesar Rp 1.500.000 ditambah 3 persen realisasi buku 1 tahun pajak 2012.Hal ini dilakukan untuk merangsang kerja aparat dan tercapai nya PAD yang dapat diterima kembali masyarakat berupa pembangunan,tandas nya.(SUDARMAWAN/hms)

Pindodeli Bagikan 1.000 Al Quran

Karawang SKR     Sebagai salah satu wujud partisipasi bagi pembangunan ummat di Kabupaten Karawang, PT Pindodeli Pulp and Paper Milla, Asian Pulp and Paper (APP) serta sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Grup Sinar Mas, membagikan 1.000 Al Quran.      Sumbangan tersebut diperuntukan bagi generasi muda Kabupaten Karawang, Khususnya para anak yatim dan para santri di berbagai pondok pesantren yang ada di Karawang.      Penyerahan sumbangan Al Quran tersebut diterima secara simbolis oleh Hj Nurlatifah Ade Swara dan Wakil Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, serta perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pondok Pesantren .Penyerahan sendiri berlangsung di Gedung Serbaguna RM Alam Sari Karawang, kemarin.       Al Quran yang disumbangkan tersebut merupakan Al Quran istimewa yang dicetak dan dikemas secara khusus oleh pihak PT Pindodeli. Bahan yang digunakan untuk pencetakan Al Quran tersebut merupakan produksi dari Pindodeli yang terbuat dari bahan khusus, sehingga tidak mudah rusak dan dengan berat yang relativ ringan.        Hj Nurlatifah Swara, yang juga merupakan istri Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut, menyambut baik bantuan yang di berikan oleh PT Pindodeli. Terlebih Al Quran merupakan kumpulan firman Allah yang di sampaikan malaikat Jibril, dan barang siapa yang membacanya akan mendapat sa’afat.      Wakil Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergitas yang terjalin baik antara pemerintah daerah, PT Pindodeli selaku pihak swasta, serta masyarakat karawang. “Insya Allah dengan adanya sumbangan ini, Karawang akan dapat menciptakan generasi-generasi islami yang sanggup menghadapi era globalisasi,”katanya.       Sementara itu, perwakilan PT Pindodeli, APP, dan Grup Sinar Mas, Wilson PT Siahaan menjelaskan bahwa untuk kegiatan ini pihaknya kan membagikan 20 ribu Al Quran di berbagai wilayah, termasuk 1.000 Al Quran di Karawang. “Sumbangan ini merupakan bentuk solidaritas kami untuk saling berbagi, dan diharapkan dapat menjadi alat untuk membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh ummat di Indonesia. “ katanya.(her)

Dua Mentri Kampus Sekolah Tinggi Perikanan di Karawang

Karawang SKR
             Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan memenuhi standar sertifikasi dunia industri, serta untuk menopang keberhasilan industrialisasi kelautan dan perikanan, Dua menteri yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif C. Sutardjo dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz meresmikan Pembangunan Sekolah Tinggi Perikanan di Kabupaten Karawang, dengan luas lahan 16,3 Hektar hibah murni dari Pemkab Karawang di Jalan Ring Road Tanjung Pura-Klari Kel. Karawangpawitan – Karawang.              Dalam sambutannya Bupati Karawang H. Ade Swara menyampaikan ucapan Selamat Datang Di Kabupaten Karawang, dan ucapan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Menteri beserta jajarannya yang telah berupaya dalam mewujudkan pembangunan Sekolah Tinggi Perikanan di Kabupaten Karawang. Keberadaan sekolah tinggi perikanan  di Kabupaten Karawang merupakan salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh masyarakat Karawang. Bupati Ade Swara menginformasikan bahwa Kabupaten Karawang memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar, dengan panjang pantai mencapai 84,23 Kilometer, panjang sungai mencapai 436,000 kilometer, areal rawa seluas 72,10 hektar, serta areal danau bekas galian c mencapai 18.273,30 hektar, kolam seluas 1.188,19 hektar, mina padi seluas 10.580,80 hektar, serta karamba jaring apung sebanyak 99 unit. Dengan potensi tersebut, produksi ikan di Kabupaten Karawang pada tahun 2010 telah mencapai 46.320,51 ton, yang terdiri dari hasil budidaya sebesar 38.396,07 ton, dan hasil tangkap sebesar 7.924,44 ton. Sedangkan tingkat konsumsi produk perikanan di Kabupaten Karawang baru mencapai 26,01 kilogram perkapita pertahun. Ungkapnya berdasarkan data yang ada, jumlah pendapatan per tahun nelayan dan pembudidaya ikan di kabupaten karawang di perkirakan baru mencapai 21 juta 400 ribu rupiah untuk nelayan, serta 13 juta 350 ribu rupiah untuk pembudidaya ikan.            Lebih lanjut Bupati mengatakan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku utama perikanan tersebut, kami berupaya untuk menyediakan sarana dan pra sarana penunjang perkembangan sektor perikanan dan kelautan. Selain itu, kami juga secara rutin melaksanakan sejumlah program pemberdayaan potensi perikanan, yang diantaranya dilaksanakan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan; program pengembangan budidaya perikanan; program pengembangan perikanan tangkap; program pengembangan system penyuluhan perikanan; program peningkatan system informasi perikanan dan kelautan; program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan kelautan. Dengan jumlah penduduk lebih dari dua juta jiwa, Kabupaten Karawang memiliki potensi sumber daya manusia yang di harapkan dapat menjadi salah satu modal utama bagi perkembangan sektor perikanan dan kelautan. Kuantitas SDM yang cukup besar tersebut tentu tidak akan berarti banyak tanpa adanya kualitas dan kompetensi yang memadai. Ungkapnya.         Menteri kelautan dan perikanan Syarif c Sutardjo dalam sambutannya mengatakan bahwa pembangunan STP Karawang ini di harapkan dapat mengembangkan SDM kelautan dan perikanan yang dapat berdampak pada perkembangan Kabupaten Karawang kedepan, hal ini tentunya harus sejalan dengan adanya dukungan dari pemerintah Jawa Barat dan Karawang, Eksistansi Kampus ini selain untuk mengembangkan SDM kelautan dan perikanan juga di tunjukan pula untuk memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang. Ucapnya.           Syarif juga menambahkan bahwa STP merupakan salah satu lembaga pendidikan KKP, di samping tiga akademi perikanan dan 9 sekolah Usaha Perikanan menengah di berbagai daerah di Indonesia. Lembaga ini di harapkan menghasilkan lulusan yang siap pakai sesuai dengan bidangnya perekrutan peserta didik sebesar 40% anak pelaku utama (nelayan,pembudidaya, dan pengolah ikan dan petambak garam). 40% masyarakat umum, dan 20% kerjasama instansi terkait, STP karawang ini siap mencetak tenaga ahli yang unggul dan berkarakter, sehingga siap bekerja sesuai dengan bidangnya dalam memenuhi kebutuhan pasar dunia, dan STP ini di biayai APBN dan para mahasiswanya tidak di pungut biaya. Ungkapnya.            Kampus STP yang mengadopsi teching factory ini dirancang sebagai industry mini dengan situasi lingkungan, tujuan utama adalah taruna terbiasa dengan habit di unit produksi, Teaching Factory model ini merupakan respon cepat KKP terhadap perubahan pradigma kebutuhan terhadap lulusan perguruan Tinggi yang berkembang berorientasi pada pembentukan jiwa kewirausahaan.            Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dengan 3 unit Eselon 1 kementrian Perumahan Rakyat.(her)

TIM PENILAI LOMBA GUGUS TINGKAT PROVINSI KUNJUNGI SDN CIBULUH 1

Bogor MI,

Kamis, 18/10 baru lalu, Tim Penilai Lomba Gugus Tingkat Provinsi Jawa Barat mengunjungi SDN Cibuluh 1. Kedatangan Tim untuk menilai dan memastikan secara fisik kebenaran informasi yang disampaikan Gugus Cibuluh dalam Lomba Gugus tahap pertama pada tanggal 20 September 2012 baru lalu, dimana dari hasil tes tertulis dan ekspose Gugus Cibuluh mendapatkan nilai terbaik.

7 SD di Gugus Cibuluh, SDN Cibuluh 1 merupakan SD inti dalam penilaian gugus dengan 6 SD imbas. “Ini lomba Gugus tahap ke 2, kami  gugus sudah siap dari jauh-jauh hari. Tim akan menilai dan keliling sekolah melihat keadaan SDN Cibuluh 1 yang sebenarnya juga akan meninjau 2 SD imbas yaitu SDN Cibuluh 6 dan SDN Neglasari.” Papar Sri Sudarti Kepala SDN Cibuluh 1.

Tim Penilai dari provinsi yaitu Drs. Asep Rahmat MPd, Drs. H. Teddy MPd. Dan Drs. Chepy Syaefullah MPd, akan melakukan penilaian. 4 unsur yang menjadi  indikator penilaian Managemen Gugus, Managemen Kepala Sekolah (baik kepala sekolah inti maupun kepala sekiolah imbas), sarana dan prasarana juga proses kegiatan belajar mengajar .

“Penilaian ini kami lakukan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas SDN Cibuluh yang merupakan juara pertama tingkat Kota Bogor,” terang Asep Rahmat.

“Saat tahap pertama lomba gugus tes tertulis dan ekpose kami mendapat juara pertama, tentunya harapan kami mudah-mudahan ditahap ke 2 ini kami dapat mempertahankan dan menjadi juara pertama tingkat Provinsi Jawa Barat,” papar Sri Sudarti.

Selain  Kepala Sekolah, Guru-guru, Pengawas se Kota Bogor, MKKS se Kecamatan Bogor Utara, Komite Sekolah, Pengurus Gugus Cibuluh tampak hadir dalam kesempatan itu Kapala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor Yayah Warsiyah juga Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor Elok Tri Kusumaningtias.

SUDARMAWAN

REHAB TOTAL SDN CIAPUS 8 KBM GABUNG DENGAN SDN CIAPUS 1

Bogor Mi

SDN Ciapus 8 yang berdampingan dengan SDN Ciapus 1 saat ini sedang dalam proses Rehab Total dimana kegiatan KBM SDN Ciapus 8 untuk sementara disatukan dengan SDN Ciapus 1. Sebagaimana disampaikan Kepala SDN Ciapus 1 Juarsih di ruang kerjanya.

“Untuk kelancaran KBM di SDN Ciapus 8 kegiatan KBM diadakan di SDN Ciapus 1, untuk sementara kita gabung dan dibagi dalam 3 shift,” tutur Juarsih.

Dengan jumlah murud 277 dan 9 rombongan belajar di SDN Ciapus 1 dan 288 murid dan 9 rombel di SDN Ciapus 8, ya.. kita gabung agar Kegiatan Belajar Mengajar tetap jalan, lanjut Juarsih.

Masih kata Juarsih bahwa Guru-guru, Dewan Kelurahan dan Dewan Guru sepakat dan pernah mengajukan ke dua sekolah tersebut untuk di merger dan itu sudah diajukan sejak tahun 2007, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya.

“Tentu kami sangat berharap untuk segera di merger, karena awalnyapun keberadaan SDN Ciapus 8 hanya sementara tapi sampai sekarang belum ada perubahan,” jelas Juarsih.

SDN Ciapus 1 hanya mempunyai 4 ruang kelas dimana ruang kantor yang ada dijadikan ruang kelas dan ruang perpustakaan menyatu menjadi ruang guru, ruang kepala sekolah dan ruang UKS, dan baru ada satu lokal sudah kontruksi tingkat.

“Kami sudah pula mengajukan ke UPT 2 lokal untuk dapat dibangun ruang kelas dilantai atas, mudah-mudahan dinas segera merespon dan merealisasikannya agar proses KBM berjalan sesuai yang kita harapkan,” kata Juarsih.

Sementara Plh Kepala SDN Ciapus 8 Adang saat akan dikionfirmasi tidak ada ditempat , saat dilokasi wartawan melihat dipapan proyek tertera Rehabilitasi SDN Ciapus 8 dengan Anggaran sebesar Rp. 294.107.000,00 dengan Media Jasa CV. Berkah Cipta Abadi dan Konsulktan Pengawas CV. Karya Lestari mulai dilaksanakan tanggal 13 September 2013 berakhir tanggal 13 Desember 2012.

SUDARMAWAN  

DPR Mulai Gunakan Absen Sidik Jari

JAKARTA, MEDIA SKR  - Mesin sidik jari atau finger print Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai diberlakukan hari ini dalam rapat paripurna. Absensi para anggota Dewan yang sebelumnya secara manual dengan tanda tangan kini harus menggunakan mesin otomatis tersebut.

Ada sembilan mesin finger print untuk masing-masing fraksi dan hanya diberlakukan dalam rapat paripurna. Sebelum memasuki rapat paripurna, sidik jari anggota DPR didaftarkan sekaligus dilakukan simulasi penggunaan mesin tersebut.

Para anggota DPR membuat reaksi beragam. "Seperti terkesan datang ke pabrik di Cikarang," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Saleh Husein di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/10).

Saleh mengatakan, jika absen sidik jari diberlakukan sebaiknya tak hanya pada sidang paripurna. Tapi juga pada rapat komisi.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasih mengatakan, absen jari paling tidak akan membuat anggota DPR tak lagi titip absen. Anggota Dewan dari fraksi yang sama M Jafar Hafsah mengaku menyambut baik absen sidik jari ini. "Fantastis, dari dulu saya tunggu," kata Jafar.

Finger print merupakan mekanisme absensi baru hasil keputusan pimpinan DPR yang ditujukan untuk mendongkrak absensi para legislator selama ini. Pasalnya, selain kerap bolos, para anggota Dewan dianggap masih sering datang terlambat hingga rapat paripurna terpaksa harus molor. 

 Berita Sumber, MetroTV / CN33

Ada SMP Swasta Di Depok Selewengkan Dana Pengadaan IT

Dana IT yang besaran nya sekitar Rp 31 Jt per sekolah diselewengkan oleh beberapa sekolah swasta di depok dan ketika kami mendatangi sekolah-sekolah tersebut ada sekolah  yang tidak membelanjakan dana tersebut sesuai dengan Juklak dan Juknis sebagaimana mestinya dan banyak peralatan komputer yang dibelanjakan dari anggaran tersebut tidak sesuai spesifikasinya, sehingga hal ini merugikan siswa, karena seharusnya para murid bisa menikmati dan belajar dengan menggunakan peralatan komputer canggih yang dapat membuat mereka menguasai teknologi komputer nantinya dan pada akhirnya akan meningkatkan sumber daya manusia Negara ini. Lebih parahnya lagi ternyata ada sekolah yang tidak membelanjakan anggaran sebesar Rp 31 juta tersebut untuk perlengkapan IT tetapi malah masuk ke kantong pengelola sekolah langsung dan hal ini sudah menjadi pelanggaran  hukum dan dapat dikatakan sebagai korupsi walau pun nilainya kecil, tetapi seberapa pun nilai korupsi seharusnya ditindak karena perbuatan mereka sangat merugikan siswa dan Negara tentunya, karena Negara mengeluarkan anggaran rutin seperti ini  tidak untuk pengelola sekolah atau oknum dinas pendidikan setempat tetapi untuk fasilitas komputer yang nantinya akan membuat siswa pandai dalam mengoperasikan komputer dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga pada waktunya

mereka dapat bersaing dan lebih mudah mencari kerja karena memang mempunyai keahlian.

                Saat  melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang Pendidikan dinas pendidikan Kota Depok Nurdin, Dia mengatakan Bahwa sangat menyesalkan dengan apa yang telah terjadi dan dia akan menindak oknum kepala sekolah yang melakukan hal ini karena tugasnya sebagai kabid hanya mendistribusikan dana tersebut tanpa terlibat langsung dalam pembelanjaannya dan terkait dengan penunjukan sekolah yang layak mendapat kucuran dana ini pun dia tidak dilibatkan. Menurut keterangannya Penunjukan kelayakan sekolah yang mendapatkan dana ini adalah pusat sehingga ada sekolah yang sudah mapan masih tetap  dapat anggaran pengadaan IT ini sedangkan yang memerlukan malah tidak dapat dan untuk hal ini diperlukan penelusuran  lebih lanjut untuk mengetahui apakah benar keterangan dari Kabid atau ini hanya bentuk lepas tangan tetapi terlepas dari itu semua pihak terkait harus bertanggung jawab karena anggaran yang digunakan adalah uang negara yang diperuntukan bagi kemajuan dunia pendidikan, jadi penggunaannya harus sesuai dengan dan peruntukan dan oknum-oknum yang terlibat pun harus segera ditindak agar kedepannya tidak terjadi lagi hal serupa.(JT/LG/DN/SR)

HENTIKAN PELEMAHAN KPK DAN TOLAK REVISI UU KPK

Pelemahan terhadap KPK terjadi dari berbagai sudut, dari DPR, KPK dilemahkan dengan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK dengan cara menghilangkan kewenangan Penuntutan dan mempersulit prosedur penyadapan dan banyak pasal dari UU No 30 tahun 2002 diutak-atik dengan tujuan pelemahan, dari Kepolisian, Menarik 20 penyidik Polri dari KPK, sementara Presiden sendiri seperti membiarkan KPK seperti anak yang kehilangan induknya dengan pembiaran terhadap  serangan terhadap KPK dari berbagai arah padahal Presiden bisa menjadi penengah antara KPK dan Polisi karena keduanya berada dibawah komando Presiden.

                Kita mempertanyakan DPR, singkatan DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat tetapi kita heran karena DPR tidak berlaku seperti wakil dari rakyat karena dengan melakukan revisi UU No 30 tentang KPK dilakukan berarti hal tersebut bertentangan dengan hati nurani rakyat sebab rakyat menghendaki KPK kuat dan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya, jadi pertanyaan kita adalah Rakyat mana yang dibela oleh DPR?, apakah rakyat yang kebetulan berprofesi sebagai pejabat publik, Pegawai Negeri Sipil, Pengusaha, anggota partai yang melakukan tindak pidana korupsi adalah pihak yang dibela oleh DPR?. Kalau DPR berpihak kepada Rakyat maka Revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK harus bersifat menguatkan eksistensi dan kewenangan KPK tetapi apabila DPR merevisi UU No 30 tahun 2002 malah membuat KPK lemah berarti DPR berpihak kepada Koruptor.  

                Selain DPR ternyata POLRI adalah pihak selanjutnya yang berusaha melemahkan KPK, upaya POLRI melemahkan KPK disebabkan KPK sudah mulai mengorek-ngorek kasus korupsi ditubuh POLRI dan POLRI merasa tidak nyaman dengan hal tersebut, karena apabila kasus Simulator korlantas POLRI terungkap maka bisa berimbas pada terkuak nya kasus korupsi yang lain yang terdapat ditubuh POLRI dan akan terjadi efek domino di institusi tersebut serta terungkapnya keterlibatan petinggi POLRI lain yang jabatannya lebih tinggi dari Djoko Susilo.

                Sementara Presiden yang kita harapkan melakukan intervensi untuk dapat mendamaikan polimik antara KPK dengan POLRI malah tidak berbuat apapun dengan alasan tidak ingin intervensi, padahal dalam hal ini intervensi Presiden sangat perlu agar tercipta suasana kondusif bagi semua pihak, jadi jangan sampai terdapat anggapan bahwa Presiden diuntungkan dengan suasana kisruh tersebut dan kata-kata penguatan KPK jangan hanya menjadi jargon dan lip service belaka, Saat ini ditengah kekisruhan yang terjadi pada KPK dan POLRI kehadiran Presiden dalam menengahi permasalahan ini sangat diperlukan karena apabila tidak dikhawatirkan akan memicu terjadinya kerawanan dan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan politik.

                Buat DPR dan POLRI kehadiran KPK memang seperti duri dalam daging yang membuat mereka tidak nyaman, selain itu perlawanan balik para koruptor juga biasanya dilakukan melalui kedua lembaga tersebut selain lembaga-lembaga lainnya. Silahkan saja lembaga Eksekutif, Yudikatif dan Legeslatif berusaha untuk melemahkan KPK tetapi yang pasti seluruh Rakyat Indonesia selalu berada di belakang KPK karena KPK selama ini adalah satu-satunya lembaga anti korupsi di Indonesia  yang paling berhasil memberantas korupsi di banding Kejaksaan dan POLRI, jadi Hentikan pelemahan korupsi dan tolak revisi uu no 30 tahun 2002 tentang KPK dan jika para koruptor tetap melakukan perlawanan balik terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK maka kita harus lawan prilaku koruptor tersebut dan apabila perlu kita lakukan dengan cara People Power. (DN)

Wartawan diminta jalankan tugas secara Propesional

BOGOR [ MEDIA SKR ]

Dewan Penasehat kehormatan POKJA Wartawan mitra PWI Bogor Utara H.Samlawi meminta kepada wartawan yang tegabung di POKJA Bogor Utara untuk melaksanakan  tugas secara propesional ,sesuai UU Pers dan kode etik Jurnalistik ,hal itu dikatakan  H. samlawi usai acara Pelantikan POKJA [04/10 ] di Rumah Makan NETTY STIK HOUS jalan Raya Arco desa Citayan Kecamatan Tajurhalang Bogor Utara .    

Endang Sutisna kepala Desa Gunung Sindur yang juga turut hadir dalam acara tersebut , mewakili seluruh Kades Yang ada diwilayah Bogor Utara mengatakan ,’’ saya senang sekali dengan adanya POKJA Wartawan Bogor Utara dan siap bermitra untuk memberikan inpormasi yang di butuhkan Wartawan ,’’ Kata Endang Sutisna .  

Pro kontra Bunda Cani terhadap rekomendasi NU tentang Hukuman Mati

 Bunda Cani merupakan Pemimpin sekaligus pemilik Media SKR, komitmen beliau terhadap kehidupan bernegara dan pembinaan spiritual tidak perlu diragukan lagi karena beliau sudah banyak mendedikasikan waktunya dibidang tersebut, terkait dengan tema utama terbitan edisi 5 Media SKR yang berjudul Hukuman mati sebagai solusi berantas korupsi, beliau mengemukakan pendapatnya terkait tema tersebut. Rekomendasi NU dibidang politik adalah dilakukannya hukuman mati sebagai opsi terakhir dalam pemberantasan korupsi, dan Bunda Cani menyampaikan pendapatnya terkait rekomendasi ini “Sebaiknya hukuman mati untuk koruptor tidak perlu diberlakukan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945”, ujarnya. Bunda Cani berpendapat hukuman mati bagi koruptor tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan serta  tidak sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia, jadi urungkan niat untuk memberlakukan hukuman mati sebab menurutnya yang berhak untuk memutuskan seseorang berhak hidup dan berhak mati bukan manusia tetapi ALLAH SWT yang Maha Esa.(DN)

PORSENI PELAJAR MTs SEKOTA BOGOR DI GELAR

Devile Kontingen Peserta Porsni Pelajar MTs Se Kota Bogor

 

Bertempat di halaman Sekolah MTs Negeri Kota Bogor di Jl. H. Achmad Sobana SH, Porseni pelajar tingkat MTs Sekota Bogor di gelar.

Acara yang di hadiri Kepala Kantor Kementrian Agama RI Kota Bogor Drs. H. Ahmad Sanukri SH, MM. Kepala Seksi Mapenda H. Dede Supriatna SAg, Ketua KKMTS Drs. Abdurahman MPd, Ketua Pokjawas dan Pengawas Madrasah Drs. H. Damanhuri MM, para penurus KKMTS, Kepala Sekola MTs Sekota Bogor. Upacara pembukaan di Pimpin Surdayat  dari MTs AL-Hamidi selaku Pemimpin upacara, upacara berlangsung dengan meriah dan tertib.

“Sedikitnya 1200 peserta dari 35 MTs Sekota Bogor mengikuti ajang lomba yang berlangsung selama 2 hari ini, 5 Cabang Olahraga, 7 Cabang Seni dan Festival akan di Perlombakan,” Ujar Drs. Ijan Sujana MpdI Selaku Ketua Pelaksana Porseni.

Porseni merupakan suatu wadah yang bersifat kompetisi/Musabaqoh di bidang Olahraga dan Seni antar siswa MTs di lingkungan Kota Bogor dan akan ditindak lanjuti di tingkat Provinsi.

“Kami berharap dengan Porseni ini, di samping sebagai ajang silahturahmi antar siswa dan guru MTs, juga dapat menghasilkan bibit unggul menjadi atlet daerah maupun Nasional,” lanjut Ijan Sujana.

Ketua KKMTS Drs. Abburahman Mpd yang juga Kepala Sekolah MTs Negeri Kota Bogor dalam sambutannya memberikan semangat dan motivasi bagi para peserta dengan yel-yel ”Kami bangga menjadi warga madrasah” diikuti dengan serentak para peserta dan pelajar yang hadir.

“Kita harus bangga menjadi warga madrasah, karena Dahlan Iskan Menteri BUMN adalah alumni Madrasah (PGA), begitupun Prof. M. Nuh Menteri Pendidikan dan Prof Mahfud MD Ketua MK adalah alumni Madrasah, jadi Kita harus bangga menjadi warga Madrasah,” ucapnya di sambut tepuk tangan para peserta.

 Abdurahman mengucapkan selamat berlomba, penuh semangat, berlomba dengan fair dan bagi peserta yang menjadi  juara akan dikirim ke tingkat Provinsi pada acara KEMNAS (Kompetisi Expo Madrsah Nasional) ke-3 tahun 2013 di Palembang.

“Mudah-mudahan kedepannya, acara yang di selenggarakan secara swadaya oleh KKMTS Kota Bogor ini dapat berlangsung dan terlaksana lebih baik lagi dan dapat dukungan dari Dinas,” ujar Abdurahman.

Sementara di tempat yang sama Kepala Kantor Kementrian Agama RI Kota Bogor Drs. H. Ahmad Sanukri SH, MM usai membuka secara resmi acara Porseni berharap dengan Porseni ini ada bibit-bibit unggul yang dapat menjadi anak bangsa dari madrasah.

Bukan saja menjadi Menteri atau Ketua MK tapi juga dapat jadi Presiden di Negeri ini, dan bagi siswa yang berprestasi ada reward jadi entri point untuk masuk Sekolah unggulan, “Ucap Ahmad Sanukri.

Di dampingi Ketua KKMTS dan Kasie Mapenda, Kepala Kantor Kementrian Agama RI Kota Bogor Drs. H. Ahmad Sanukri SH, MM melepas balon ke udara sebagai tanda peresmian dan di bukanya acara Porseni pelajar MTs Sekota Bogor

SUDARMAWAN